TERKINI
PHR Investasi pada SDM, Dorong Generasi Muda Riau Siap Hadapi Dunia KerjaRapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Rohul Ke27, DPRD Dituntut Kawal Pembangunan dan AnggaranBupati Kampar, Ahmad Yuzar Ajak Pengurus Baru LAK Sinergi Bangun Kabupaten KamparBupati Anton Paparkan Capaian Pembangunan pada Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rokan HuluDukung Atlet Disabilitas, Wabup Kampar, Misharti Lantik SOIna sekaligus Lepas Kontingen NasionalDisdikpora Kampar Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Akibat Dampak Kabut AsapKades Birandang dan Petani Berikan Apresiasi Kepada Wabup Kampar Atas Rehabilitasi Daerah IrigasiPembelajaran Jarak Jauh Akibat Kabut Asap Diterapkan Disdikpora KamparWabup Kampar Ajak Lulusan STAI Al-Azhar Pekanbaru Berkontribusi dalam Pembangunan DaerahHut Ke 25 Tahun, Partai Demokrat Kampar Gelar Kemah di Tepi Sungai SubayangWabup Bengkalis Pimpin Upacara Hari Koperasi: Peran Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi RakyatFinal Piala Dunia FIFA 2026, Pemkab Rohil Gelar Nobar dan Sediakan Hidangan Gratis

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

Bapenda Kampar Ikuti Raker Terkait Verifikasi dan Validasi PBB-P2 Tahun 2025

KAMPAR - Kepala Bapenda Kampar Ir Kholidah MM ikuti Rapat Kerja terkait Verifikasi dan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bapenda Kab Kampar, Rabu (20/8/2025).

Rapat ini diikuti, para camat, lurah, kepala desa, serta kolektor kecamatan dan desa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat akurasi data objek dan subjek pajak, meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan proses verifikasi dan validasi PBB-P2 berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Kepala Bapenda Kampar Kholidah menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data PBB-P2 menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tahun 2025.

“Kita ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, sehingga potensi penerimaan dari PBB-P2 dapat tergali secara optimal. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, serta kecamatan dalam proses validasi data. 

“Peran aparat desa dan kelurahan sangat vital, karena mereka yang mengetahui langsung kondisi objek pajak di lapangan. Dengan kerjasama yang baik, data yang kita hasilkan akan lebih akurat dan transparan,” pungkasnya.